Kemlu RI dan Unikom Kerjasama Mengenai Perkembangan Teknologi Informasi.

CNG.online: Bandung - Plt. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Salman Al Farisi telah menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema "Diplomasi Poros Maritim Indonesia" (6/4). Kegiatan yang merupakan kerja sama antara Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan (P2K2) Amerika dan Eropa,

BPPK, Kemlu RI dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), bertempat di Auditorium UNIKOM, Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri sekitar 250 mahasiswa dan dosen dari program studi Hubungan Internasional, Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan.

Secara garis besar, kuliah umum membahas berbagai upaya diplomasi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam mendukung visi Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Upaya diplomasi, sebagai salah satu dari lima pilar Poros Maritim Dunia, dilakukan untuk kepentingan Indonesia di sektor maritim, baik dari aspek kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan, diperjuangkan di segala tataran baik bilateral, regional, dan multilateral.

Upaya diplomasi juga diarahkan untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim dan mendiseminasikan isu maritim di berbagai forum internasional, seperti ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan IORA (Indian Ocean Rim Association).

Duta Besar Salman Al Farisi juga mengajak kalangan akademisi untuk ambil bagian dalam pencapaian visi tersebut, salah satunya, melalui penguatan SDM serta penelitian dan pengembangan di sektor maritim.

Keunggulan UNIKOM sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan teknologi informasi dalam kurikulumnya, diharapkan dapat diarahkan untuk juga mendukung pengembangan sektor kelautan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dari diskusi yang berlangsung, tampak antusiasme para mahasiswa untuk memahami lebih jauh visi Poros Maritim Dunia dan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut.

Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara BPPK, Kemlu RI dan UNIKOM tentang Kerja Sama Kemitraan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala Pusat P2K2 Amerika dan Eropa, Leonard F. Hutabarat, Ph.D dan Dekan FISIP, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A. dengan disaksikan oleh Plt. Kepala BPPK Duta Besar Salman Al Farisi dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si.

Nota kesepahaman diharapkan dapat memperkuat Management BPPK dengan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra dalam mengkaji dan mengembangkan kebijakan luar negeri. Ruang lingkup kerja sama mencakup kegiatan bersama seperti seminar, lokakarya, kuliah umum dan Focus Group Discussion (FGD), pengkajian isu-isu internasional dan publikasi ilmiah, serta program magang bagi mahasiswa.

Sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut, pada tahun 2016, Pusat P2K2 Amerika dan Eropa dan FISIP UNIKOM akan mengembangkan model diplomasi ekonomi sebagai sebuah interactive tool yang dapat menggambarkan potensi pasar prospektif Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa. Kerja sama pengkajian akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dan seminar hasil akhir akan dilaksanakan pada bulan September 2016. (Sumber: Pusat P2K2 Amerop BPPK).

Pra Pilkada Serentak 2017, Ramai diBahas Soal Mahar Untuk Parpol.

CNG.online: Surabaya - Ada kesaksian dari Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang mengaku tak pernah diminta duit oleh parpol pengusungnya di Pilbup Banyuwangi 2010 dan 2015.

Di Pilbup Banyuwangi 2010, Anas diusung oleh PDIP dan PKB. 5 Tahun kemudian, dia hanya diusung oleh PDIP, sedangkan PKB mengajukan calon lain.

"Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," ujar Anas saat dihubungi, Sabtu (12/3/2016).

Pembahasan soal mahar untuk parpol ramai dibahas dan dikait-kaitkan dengan pencalonan independen Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anas mengatakan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, tak pernah dimintai mahar oleh PDIP. Justru, dia menambahkan, PDIP malah membantunya, salah satunya untuk saksi di TPS-TPS.

"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain," jelasnya.

Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi. Anas bahkan sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di pilkada Banyuwangi.

Dengan pengalamannya itu, Anas menyatakan biayanya memenangi pilkada Banyuwangi relatif murah, karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi.

"Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," ujarnya.

Humas Pemerintah Harus Bergerak Cepat dan Satu Narasi, di Era dimana Arus Informasi Sangat Cepat dan Dinamis.

CNG.online: Jakarta Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di Kementerian maupun Lembaga Non-Kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. Terutama capaian dan terobosan kebijakan pemerintah.

"Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada pertemuan pada pertemuan dengan humas Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Kamis 4 Februari 2016.

Lebih jauh Presiden mengatakan jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan ke publik. "Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama".

Apalagi di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis. Pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer. Rakyat ingin melihat Pemerintah hadir mengatasi persoalan. ‎
‎
Presiden mencontohkan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, dimana terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen, bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen. "Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," ucap Presiden.

Hal lainnya adalah tentang penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal. Presiden meminta jangan hanya berita kapalnya saja yang diangkat. "Tapi jelaskan bahwa kita bertindak tegas dalam menghadapi kapal penangkap ikan ilegal," ujar Presiden.
‎
Di bidang perminyakan misalnya, bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun. "Harus ada penjelasan karena merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?" kata Presiden.‎
‎
‎Presiden menekankan pentingnya melibatkan masyarakat. Presiden memberi contoh cara baru dalam berkomunikasi, misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN, misalnya apa nama jalan tol, bandara atau pelabuhan.‎ "Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," kata Presiden.

Presiden memberikan contoh saat terjadi peristiwa ledakan bom pada beberapa minggu yang lalu. Respon saat itu, kata Presiden, sangat bagus sekali. "Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak," ucap Presiden.

Upaya bersama seperti itu sangat diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa tujuan utama dari teroris adalah menimbulkan ketakutan. "Begitu ada pernyataan rakyat tidak takut, negara tidak takut. Responnya hampir bersamaan. Dan diapresiasi baik dari dalam dan luar negeri. Terutama kecepatan TNI dan POLRI serta masyarakat," ujar Presiden.
‎
Untuk itu, Presiden juga meminta agar humas-humas yang ada di K/L dan BUMN untuk bergerak lebih cepat dan lebih memiliki kepekaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. "Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," ucap Presiden.

Dalam agenda setting, Humas Pemerintah harus membuat framing agenda yang jelas. Kita harus framing berita di berbagai media dalam konteks image positif Pemerintah. Kita perkuat integrasi dan sinergi K/L dan BUMN untuk membangun agenda setting ini.

Terlebih lagi saat ini, Presiden mengingatkan bahwa kita kini memasuki era persaingan dan kompetisi. Kompetisi yang dihadapi adalah kompetisi antar negara "Apa goal terakhir yang ingin dicapai? Ingin ada trust (kepercayaan) dari rakyat, dari dunia," ucap Presiden. (Tim Komunikasi Presiden dan Bakohumas)

Lima Poin / Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan
1. Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat;
2. Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai framing atas isu;
3. Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat;
4. Jangan ego sectoral, jangan tarung informasi antar instansi pemerintah;
5. Dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.